Subsidi BBM di Cabut Ribuan Nelayan Pesisir Utara Terancam Tidak Melaut

Kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM solar bersubsidi sebesar 20 persen ternyata bukan dari kalangan menengah keatas. Tapi para nelayan  juga dikenakan pembatasan solar bersubsidi tersebut.

Bahkan kedepan pasokan terhadap 2 Stasisun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dan 7 Stasiun Pengisian Bahan Baka (SPBB) yang tersebar di 3 lokasi se-Jakarta Utara juga akan di kurangi. Pengurangan itu seperti di SPDN Cilincing.

SPDN yang sebelumnya berjatah 288 Kiloliter setiap bulan, nantinya akan dikurangi 20 persen atau setara dengan sekitar 259,2 Kiloliter. Pengurangan ini tentunya berdampak sekitar 24 ribu nelayan dengan 3826 kapal, di  Muara Baru,  Muara Angke, Kamal Muara, Kali Adem, Kalibaru, Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara.

Menurut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DKI Jakarta, Yan Winata Sasmita, dengan adanya pembatasan BBM ini tentu semakin mencekik para nelayan. Sebab selama ini pasokan BBM Solar terhadap nelayan masih banyak dikeluhkan kurang.

"Kami sangat khawatir dengan adanya pembatasan, tentu akan sangat mengkhawatirkan . Selain itu bisa-bisa para nelayan akan gulung tikar. Bukan hanya itu, pembatasan ini juga akan membuat nelayan ricuh saling berebut mengisi BBM," keluhnya.

Sementara itu Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara, Sri Haryati mengatakan, dari  rapat pihaknya dengan pertamina, pengurangan kuota BBM solar bersubsidi akan dikenakan juga terhadap nelayan. Jadi kedepan kuota di sejumlah SPDN dan SPBB untuk para nelayan itu nanti  akan dikurangi.

"Dalam keputusan  ketentuannya berlaku sejak 4 Agustus lalu. Namun pihak pertamina baru melakukan  sosialisasi kemarin ke kita," ujarnya, Jum'at (8/8).

Dikatakan oleh Sri, di Jakarta Utara ini ada sebanyak 6.628 nelayan yang ber-KTP DKI Jakarta dan 17.760 nelayan lain tidak memiliki KTP setempat. Akibat pembatasan ini pihaknya merkirakannya dampak akan lebih dirasakan nelayan di wilayah Kecamatan Penjaringan, sebanyak 18.656 orang.

"Sebagai solusi kita akan ajukan konversi teknologi ke Kementrian Kelautan. Sehingga kedepan kapal-kapal nelayan disubsidi dan beralih dari mesin solar jadi menggunakan liquefied petroleum gas (LPG)," ujarnya.

Menurut, Sri Haryati, teknologi ini mungkin mesin kapal bisa menggunakan gas dalam tabung LPG menjadi bahan bakar. Bahkan tehnologi, ini sudah diberlakukan sejak akhir 2013 lalu, bahkan sudah dilakukan uji cobakan ke 5 nelayan di Jakut.