Ribuan warga yang datang di pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara kecewa. Pasalnya, meski sejak tahun 2003 sudah dicanangkan sebagai panti publik kondisinya sangat minim fasilitas.
Pantai Marunda yang terletak RW 07 Kelurahan Marunda, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara, akan dijadikan pantai publik. Akan tetapi,
sampai kini belum ada realisasi, sehingga lokasi yang merupakan salah satu dari
12 jalur destinasi wisata itu memprihatinkan.
Salah satunya akses masuk, menuju pantai. Selain kondisinya sempit jalan setapak karena melalui pemukiman RT 03/07 Marunda, warga juga harus melintasi jembatan bambu darurat di wilayah RT 06/07, Marunda, Cilincing.
Selain itu, sepanjang pantai tersebut di tumpuk bebatuan sehingga tidak ada pasir. Bukan hanya itu saja, fasilitas umum seperti permainan ataupun toilet tidak ada sehingga warga merasa kesulitan untuk bersenang-senang.
Syahrul, 25, salah seorang pengunjung warga RT 05/04, Rawa Belong, Jakarta Barat, mengaku sengaja berlibur ke pantai tersebut bersama ke 8 keluarganya. Ia datang untuk menghabiskan liburan dan berekreasi ke pantai.
"Dari dulu sampai sekarang pantainya ini kondisinya kotor sekali. Padahal, lokasi ini tempat favorit warga untuk menikmati liburan, selain gratis akses jalan juga gampang dilalui,"kata pria yang datang ke Pantai Marundan bersama pasangannya Indah.
Di Pantai Publik sendiri, umumnya pengunjung datang untuk menikmati santapan dan suasana laut di belasan rumah makan yang ada di sekitar lokasi. Sedangkan untuk hiburan, mereka berlayar menggunakan sampan nelayan dengan tarif sebesar Rp 5ribu perorang.
Semantera itu Ketua RW 07 Kelurahan Marunda, Aman Bogor, mengatakan pengelolaan pantai tidak ada campur tangan pemerintah. Wisata dikelola oleh beberapa warganya yang berinisiatif saja.
"Kalau kondisi pantai kotor ya wajar saja, karena sejak lokasi itu ditetapkan sebagai lokasi wisata tidak ada penambahan fasilitas. Padahal, hampir setiap liburan lokasi ini selalu dikunjungi ribuan wargam bahkan kami memperkirakan puncak wisatawan itu akan terjadi pada Minggu (3/8) nanti," ujarnya.
Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Utara, Grace Mandagi, mengakui memang selama ini pantai publik belum tersentuh program instansinya. Bahkan diakui pada tahun ini tidak ada anggaran yang dialokasikan ke pantai publik.
"Tahun kita tidak ada menganggarkan penambahan fasilitas maupun sarana. Kita juga belum paham kelanjutan pantai publik seperti apa," terangnya.
Secara terpisah, Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengakui memang sejak dirinya menjadi Kepala Bagian Prasarana Kota sudah diusulkan Pantai Publik untuk di reklamasi. Pantai tersebut diusulkan untuk diberi pasir menjorok ke laut sekitar 10 meter dan ditambahkan fasilitas pendukung lainnya.
"Sejak 2003 lalu sudah kita usulkan. Namun hingga saat ini belum ada respon dari tingkat Provinsi. Kami sangat berharap, rencanan ini akan segera diselesaikan mengingat lokasi tersebut terus dikunjungi wisatawan yang ingin berekreasi" katanya.
Sebenarnya kata Heru, untuk menata pantai, tidak dibutuhkan dana besar. Ditaksirnya, pembangunan dan penataan membutuhkan anggaran total sekitar Rp 20 M. Dengan anggaran itu pasti pantai tersebut tidak akan kalah dengan lokasi wisata lainnya.
Salah satunya akses masuk, menuju pantai. Selain kondisinya sempit jalan setapak karena melalui pemukiman RT 03/07 Marunda, warga juga harus melintasi jembatan bambu darurat di wilayah RT 06/07, Marunda, Cilincing.
Selain itu, sepanjang pantai tersebut di tumpuk bebatuan sehingga tidak ada pasir. Bukan hanya itu saja, fasilitas umum seperti permainan ataupun toilet tidak ada sehingga warga merasa kesulitan untuk bersenang-senang.
Syahrul, 25, salah seorang pengunjung warga RT 05/04, Rawa Belong, Jakarta Barat, mengaku sengaja berlibur ke pantai tersebut bersama ke 8 keluarganya. Ia datang untuk menghabiskan liburan dan berekreasi ke pantai.
"Dari dulu sampai sekarang pantainya ini kondisinya kotor sekali. Padahal, lokasi ini tempat favorit warga untuk menikmati liburan, selain gratis akses jalan juga gampang dilalui,"kata pria yang datang ke Pantai Marundan bersama pasangannya Indah.
Di Pantai Publik sendiri, umumnya pengunjung datang untuk menikmati santapan dan suasana laut di belasan rumah makan yang ada di sekitar lokasi. Sedangkan untuk hiburan, mereka berlayar menggunakan sampan nelayan dengan tarif sebesar Rp 5ribu perorang.
Semantera itu Ketua RW 07 Kelurahan Marunda, Aman Bogor, mengatakan pengelolaan pantai tidak ada campur tangan pemerintah. Wisata dikelola oleh beberapa warganya yang berinisiatif saja.
"Kalau kondisi pantai kotor ya wajar saja, karena sejak lokasi itu ditetapkan sebagai lokasi wisata tidak ada penambahan fasilitas. Padahal, hampir setiap liburan lokasi ini selalu dikunjungi ribuan wargam bahkan kami memperkirakan puncak wisatawan itu akan terjadi pada Minggu (3/8) nanti," ujarnya.
Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Utara, Grace Mandagi, mengakui memang selama ini pantai publik belum tersentuh program instansinya. Bahkan diakui pada tahun ini tidak ada anggaran yang dialokasikan ke pantai publik.
"Tahun kita tidak ada menganggarkan penambahan fasilitas maupun sarana. Kita juga belum paham kelanjutan pantai publik seperti apa," terangnya.
Secara terpisah, Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengakui memang sejak dirinya menjadi Kepala Bagian Prasarana Kota sudah diusulkan Pantai Publik untuk di reklamasi. Pantai tersebut diusulkan untuk diberi pasir menjorok ke laut sekitar 10 meter dan ditambahkan fasilitas pendukung lainnya.
"Sejak 2003 lalu sudah kita usulkan. Namun hingga saat ini belum ada respon dari tingkat Provinsi. Kami sangat berharap, rencanan ini akan segera diselesaikan mengingat lokasi tersebut terus dikunjungi wisatawan yang ingin berekreasi" katanya.
Sebenarnya kata Heru, untuk menata pantai, tidak dibutuhkan dana besar. Ditaksirnya, pembangunan dan penataan membutuhkan anggaran total sekitar Rp 20 M. Dengan anggaran itu pasti pantai tersebut tidak akan kalah dengan lokasi wisata lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar