Para Orang Tua Murid di Pulau Seribu Bingun Kreteria Penerima KJP

Warga Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengkeluh kepada Wakil Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo terkait kisru pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP).  

Mereka mengaku bingung dengan kriteria penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada para pelajar sekarang. Pasalnya, dari pihak sekolah tidak memberikan krtiteria  khusus seperti apa yang layak dan berhak mendapatkan KJP di sekolah.

Gion Ketua RW 05, Pulau Pramuka mengatakan saat ini warga bingung dan bertanya-tanya sebab ada siswa mampu masih menerima bantuan KJP. Sedangkan siswa tidak mampu atau yatim piatu tidak mendapatkan. 

"Banyak sekali kendala yang kami alami pak. Saya berharap pak Bupati dan Wakil Bupati Pulau Seribu bisa membantu warga soal kesipangsiuran penerima KJP di Pulau Pramuka,"pungkasnya.

Ketua RW.05 di dampingi Lurah Pulau Panggang Surahman juga mengajak Wakil Bupati untuk melihat incenerato yang rusak dan tidak terawat. Selanjutnya beliau diajak untuk melihat pembangunan jalan lingkar yang dibiarkan mangkrak.

"Sungguh menyedihkan jika mesinnya hidup sampah-sampah di Pulau Pramuka bisa dibakar dan dimanfaatkan untuk pupuk. Sedangkan jalan linggkar ini rencananya difungsikan untung jogging track,"ungkapnya.

Kepala Sekolah SDN 02 Pagi Pulau Pramuka, Heny Banjar mengatakan bahwa kami sudah melakukan sesuai prosedur yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, siapa saja yang berhak mendapatkan KJP, kami pun telah melakukan pengecekan dengan cara dor to dor ke rumah orang tua murid, hanya saja karekteristik masyarakat nelayan dengan masyarakat di daratan itu berbeda jauh.

"Kalau syaratnya nelayan, tentu masyarakat Pulau Seribu seratus persen nelayan, bahkan dia yang PNS pun di KTP sebagai nelayan, kami meminta Wakil Bupati untuk bisa menyampaikan permasalahan kami,"ungkap Heny.

Wakil Bupati Pulau Seribu, Budi Utomo mengatakan harusnya pak bupati hadir bersama kita, karena cuaca buruk dan saya datang terlebih dahulu jadi saya yang mewakilkan beliau. Terkait incinaraotor dan jalan lingkar kita akan carikan jalan keluar dan saya sampaikan ke Pak Bupati Tri Djoko.

"Sesuai dengan perintah Bupati bahwa Sudin Pekerjaan Umum, Sudin Kebersihan dan semua yang terkait untuk penanganan sampah harus menganggarkan pada tahun 2015 ini. Agar persoalan ini bisa ditangani dengan cepat serta pembangunan di pulau bisa berjalanan sesuai dengan keinginan masyarakat"ungkap Budi Utomo.

Terkait KJP, ia menjelaskan, ada sedikit perbedaan persepsi antara RW, Tokoh masyarakat, LMK dan guru terkait dengan keluarga miskin, karena di Pulau Seribu itu karekteristiknya berbeda dengan yang didarat, ketika ada pernyataan atau peraturan masyarakat miskin.

"Paling tidak yang harus dilihat adalah kategori masyarakat miskin penghasilannya dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), kalau dibawah UMP pasti dia kategori masyarakat miskin, itu yang harus mendapatkan. Selain itu, ia mimta kepada pihak sekolah harus cemat dan teliti mengenai pembagian KJP jangan samapi salah sasaran. Saya akan pantau terus mengenai hal ini. Semua masyarakat Pulau Seribu wajib bersekolah tanpa terkecuali, lurah bersama stafnya harus mendata warga yang putus sekolah,"pungkasnya.