LURAH DAN CAMAT HARUS PAHAM PERATURAN PERTANAHAN

Guna meminimalisir potensi munculnya sengketa kepemilikan tanah dan lahan di Kepulauan Seribu,  Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengadakan sosialisasi kebijakan bidang pertanahan.  Para peserta dalam kegiatan itu meliputi Camat dan Lurah di seluruh Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pada kesempatan itu, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesmas Kepulauan Seribu Darma Sembiring mengatakan, kegiatan sosialisasi diberikan tujuannya untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan-peraturan sertra kebijakan-kebijakan terkait pertanahan yang ada Indonesia kepada seluruh aparatur negara di pemda Kepulauan Seribu.

"Dengan adanya kegiatan ini sata berharap para pegawai mampu menganalisa serta menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan yang ada di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu jika nanti ada persoalan tanah juga dapat dengan mudah menyelesaikannya," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kepulauan Seribu U Yayat Dimyati, juga menambahkan dalam  sosialisasi ini pihaknya menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yaitu seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan unsur Advokasi.

"Persoalan tanah kapan saja bisa terjadi dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal bisa dan sepele. Karena, faktor-faktor di lapangan sangat krusial bahkan bisa saja terjadi bentrokan antar warga  untuk itu diperlukan adanya pemahaman dan wawasan serta ketegasan dari aparat kelurahan dan Kecamatan untuk mendeteksi dini,"ungkap Yayat.

Sosialisasi bidang pertanahan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada aparat kelurahan dan Kecamatan  tentang masalah pertanahan, memberikan pengetahuan fungsi surat-surat tanah dan hak-hak yang terkandung di dalamnya sekaligus menginformasikan batas-batas kebijakan pemerintah atas tanah di lingkungan kawasan hutan hak pengelolaan dan batasan hak-hak masyarakat atas lahan.